Banten,- Suasana Gedung Rapat di lingkungan KP3B Kota Serang Selasa, 12 Agustus 2025 terasa penuh semangat. Gubernur Banten Andra Soni memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama KPK, para kepala daerah, dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Banten.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel, terbuka, dan partisipatif.
“Praktik korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan, karena merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah,” tegasnya.
Berbagai langkah konkret telah ditempuh, mulai dari digitalisasi layanan pemerintahan, transparansi anggaran, penyederhanaan perizinan usaha, hingga perbaikan pelayanan publik dan penyelamatan aset daerah. Semua ini diarahkan untuk mendukung visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
Gubernur juga menyoroti program strategis seperti Sekolah Gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) demi konektivitas wilayah, serta penguatan layanan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Membangun tata kelola yang bersih butuh kolaborasi strategis dari semua pihak, dengan pencegahan, deteksi, dan penindakan potensi korupsi yang tegas,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut diwarnai penandatanganan komitmen antikorupsi oleh kepala daerah dan ketua DPRD se-Banten, diskusi panel bersama BPKP dan Ombudsman, serta paparan dari KPK tentang Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat ukur perbaikan tata kelola daerah.
Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, Banten meneguhkan langkah bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. (Hn/Red)
