Banten,- Kenaikan harga pangan di Banten saat ini menjadi perhatian serius, dan salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan pertanian. Proses konversi lahan pertanian menjadi area non-pertanian, seperti perumahan dan industri, mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Hal ini mengakibatkan penurunan hasil panen, yang pada gilirannya berkontribusi pada kelangkaan pasokan pangan di pasar.
Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga harga bahan makanan cenderung meningkat.
Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki masalah mengenai alih fungsi lahan pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Badan Pertahanan Nasional (BPN), luas baku sawah (LBS) di Provinsi Banten pada tahun 2019 terhitung sebesar 204.335 hektare. Namun, luas tersebut berkurang menjadi 194.465,39 hektare pada tahun 2023, yang berarti telah terjadi penurunan sekita 9.000 hektare dalam kurun waktu 4 tahun.
Luas lahan pertanian di Provinsi Banten mengalami penyusutan bahkan hingga ribuan hektare dalam empat tahun terakhir ini. Hal itu diketahui dari hasil audit Basan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap luas baku sawah (LBS) Banten. Yang mana, pada tahun 2019, BPN mencatat LBS Banten seluas 204.335 hektar. Namun, luas itu menyusut dengan kondisi eksisting di tahun 2023 hanya 194.465,39 hektare. Dilansir dari radarbanten.com
Kenaikan harga pangan di Banten menjadi perhatian serius, terutama menjelang Ramadan 2025. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya permintaan, distribusi yang tidak merata, dan produksi yang belum optimal. Meski inflasi di Banten pada Januari 2025 tercatat stabil di angka 0,85%, Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah yang mencapai Rp32.583 per kilogram dan minyak goreng kemasan yang berada di angka Rp19.296 per liter. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang Ramadan serta tantangan dalam distribusi bahan pangan akibat cuaca buruk dan alih fungsi lahan yang mengurangi produksi lokal. beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging mengalami lonjakan harga yang signifikan. Dilansir dari beritabantensatu.com.
Selain itu, kenaikan harga jagung di tingkat peternak juga mencerminkan dampak alih fungsi lahan. Produksi jagung dalam negeri yang belum optimal dan ketergantungan pada musim tanam menyebabkan ketersediaan jagung tidak merata sepanjang tahun. Ketika pasokan berkurang akibat alih fungsi lahan, harga jagung pun meningkat, yang berdampak langsung pada biaya pakan ternak dan akhirnya mempengaruhi harga daging dan telur ayam. Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada satu jenis komoditas tetapi memiliki efek domino terhadap berbagai sektor pangan.
Kenaikan harga pangan di Banten juga dipicu oleh faktor distribusi yang tidak merata. Meskipun secara keseluruhan stok pangan mungkin cukup, gangguan dalam distribusi akibat cuaca buruk atau masalah logistik dapat menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah. Alih fungsi lahan memperburuk situasi ini dengan mengurangi jumlah petani yang dapat memproduksi pangan secara lokal. Ketidakstabilan dalam pasokan pangan hanya akan memperburuk situasi inflasi dan daya beli masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini alih lahan di banten, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap lahan pertanian harus menjadi prioritas dalam kebijakan tata ruang agar tidak terjadi konversi yang merugikan produksi pangan. Integrasi ketentuan perlindungan lahan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, investasi dalam infrastruktur pertanian dan sistem irigasi juga penting untuk meningkatkan produktivitas meskipun menghadapi tantangan alih fungsi lahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan harga pangan di Banten dapat stabil dan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, untuk mengatasi kenaikan harga pangan secara berkelanjutan, diperlukan strategi jangka panjang seperti: Pertama, penguatan produksi lokal, dengan memanfaatkan potensi pertanian daerah untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kedua, Distribusi yang lebih merata, Memperbaiki mekanisme distribusi agar pasokan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ketiga, Kolaborasi dengan pelaku usaha, Kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha lokal dalam distribusi pangan juga sangat krusial. Dengan memaksimalkan jaringan logistik, terutama di daerah-daerah yang mengalami defisit pangan, maka distribusi dapat berjalan lebih efisien.
Keempat, Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang diversifikasi konsumsi pangan untuk mengurangi tekanan pada komoditas tertentu.
