Jakarta,Wld.web.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi tugas dan fungsi kedua institusi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal.
Dalam sambutannya, Yandri menekankan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan di desa agar seluruh masyarakat memiliki perlindungan dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini selaras dengan visi Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya sebagian besar dari desa, tentu membutuhkan orang-orang yang sehat. Termasuk yang nanti menggerakkan koperasi desa juga butuh sumber daya manusia yang sehat. Kami menyambut baik dan akan mengawal kerja sama ini,” ujar Yandri.
Lebih jauh ia menyatakan, BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga dari beban biaya pengobatan.
“Kami mendukung agar rakyat di desa tidak miskin gara-gara sakit. Dengan adanya BPJS, Insya Allah beban masyarakat akan menjadi lebih ringan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Kementerian Desa dan PDT berkomitmen memastikan manfaat program JKN benar-benar dirasakan dan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
“Dengan jumlah 75.266 desa, sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Maka bilamana desa itu sehat, maju, dan makmur, sejatinya Indonesia sehat, makmur, dan maju akan menjadi kenyataan,” tegas Yandri.
Sinergi Empat Kementerian/Lembaga
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa penguatan interoperabilitas data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama menjaga keberlanjutan program JKN.
Kerja sama kali ini melibatkan tidak hanya Kemendes PDT, tetapi juga Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional.
“Kerja sama ini membentuk orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir. Mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” jelas Prihati.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan perlindungan jaminan kesehatan dapat menjangkau hingga ke pelosok desa dan daerah afirmasi secara maksimal.
Turut mendampingi Menteri Yandri dalam kegiatan tersebut antara lain Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, dan Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik. (Hn)
