Wartalintasdesa.web.id, Jakarta – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa se-Indonesia. Prosesi berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan ini menjadi momentum penguatan partisipasi perempuan dalam mendukung pembangunan desa serta mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Srikandi Jaga Desa adalah organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), yang dibentuk khusus untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam acara tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, didampingi jajaran pengurus dari seluruh wilayah Indonesia.
Acara dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Jaksa Agung, Menteri, Wakil Menteri, jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kepala daerah. Terlihat hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Rangkaian acara yang dimulai pukul 18.30 WIB diawali dengan penampilan seni budaya tradisional, dilanjutkan pembacaan berita acara, surat keputusan, serta susunan pengurus oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana. Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus.
Hashim: Perempuan Jadi Garda Terdepan Kemajuan Desa
Dalam sambutannya, Hashim menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh anggota Srikandi Jaga Desa. Ia menekankan pelantikan ini bertepatan dengan pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama. Tujuannya mulia, namun jika tidak diawasi dengan baik, manfaatnya tidak akan sampai maksimal ke masyarakat desa,” ujar Hashim.
Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, melainkan seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan. “Jangan sampai tujuan baik gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh saudara kita di desa,” tambahnya.
ABPEDNAS dan SMSI Jalin Sinergi Kawal Program Desa
Usai pelantikan, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang disaksikan seluruh tamu undangan. PKS ditandatangani Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, dan Ketua Umum SMSI Firdaus.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat publikasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi program pembangunan desa secara akurat dan bertanggung jawab. Sebagai langkah nyata, SMSI yang menaungi sekitar 3.181 media siber di seluruh Indonesia akan mendukung pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), serta bersama ABPEDNAS membentuk Kelompok Kerja Ruang Berita (Pokja News Room) Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, BPD, media, dan masyarakat, demi mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan berkeadilan.
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan, pertunjukan seni, dan sesi foto bersama. (Hn/Red)
